Desa Bagendang Hilir: Desa Percontohan Anti Korupsi Tingkat Nasional
Desa Bagendang Hilir berhasil memperoleh predikat Istimewa setelah melalui proses penilaian oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Penajam Paser Utara – Desa Bagendang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu desa percontohan anti korupsi nasional dalam launching desa percontohan antikorupsi yang diadakan di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Desa Bagendang Hilir berhasil memperoleh predikat Istimewa setelah melalui proses penilaian oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Hal ini menunjukkan keberhasilan desa tersebut dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang baik dan tata kelola yang transparan.
Inspektur Inspektorat Kalteng, Saring mengatakan keberhasilan Desa Bagendang Hilir dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang baik dan tata kelola yang transparan sebagai desa percontohan anti korupsi nasional menjadi inspirasi bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Terlebih lagi, partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting dalam upaya menjaga transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik di desa-desa.
“Dengan adanya desa anti korupsi, masyarakat dapat merasa lebih percaya dan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa,” ucap Saring, Selasa (28/11).
Pengukuhan desa anti korupsi dilakukan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana. Luasannya mencakup semua wilayah Indonesia, yang mana pengembangannya sudah dilakukan sejak tahun 2017.
Launching desa percontohan antikorupsi dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Desa PDTT RI, dan Kepala Daerah dari 23 Provinsi. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Harapan ini sejalan dengan program Pemerintah Indonesia untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
