Diskusi Strategis Membahas Kendala Industri Kelapa Sawit di Forum Borneo ke-7 Tahun 2024
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rizky R Badjuri, yang turut berpartisipasi dalam panel diskusi bersama Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyoroti beberapa masalah krusial yang masih dihadapi industri kelapa sawit saat ini.
Palangka Raya - Forum Borneo ke-7 Tahun 2024 yang dihelat oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Regional Kalimantan, kembali menjadi ajang penting untuk membahas tantangan dan solusi dalam pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Salah satu poin utama yang menjadi fokus dalam diskusi panel adalah berbagai kendala yang dihadapi dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rizky R Badjuri, yang turut berpartisipasi dalam panel diskusi bersama Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyoroti beberapa masalah krusial yang masih dihadapi industri kelapa sawit saat ini.
Rizky mengungkapkan bahwa empat isu utama yang menjadi permasalahan saat ini antara lain adalah masuknya perkebunan kelapa sawit Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan kebun swadaya ke dalam kawasan hutan, rendahnya produktivitas kebun swadaya terutama yang bukan eks plasma, kurang optimalnya kerjasama kemitraan antara kebun swadaya dengan PBS, serta kekurangan penerapan teknik budidaya yang tepat dan efisien di kebun swadaya.
Dalam upayanya untuk membangun industri kelapa sawit yang baik, berkelanjutan, dan berdaya saing, Rizky menyampaikan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM). Ia juga menekankan perlunya sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagai salah satu solusi yang potensial.
"Pemprov Kalteng berkomitmen untuk memfasilitasi sertifikasi ISPO bagi PBS yang beroperasi di wilayah ini, sebagai persyaratan untuk memperoleh sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) yang memungkinkan masuk ke pasar ekspor," paparnya.
Lebih lanjut, Rizky juga mendorong perusahaan perkebunan yang arealnya telah berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) namun belum memiliki HGU untuk segera mengurus izin tersebut, dengan catatan bahwa izin ini tidak berlaku di kawasan hutan.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, dalam sambutannya pada acara pembukaan Forum Borneo ke-7, juga menyampaikan harapannya bahwa forum tersebut dapat meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit secara keseluruhan, memberikan manfaat positif bagi semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan industri perkebunan itu sendiri.
Diskusi panel ini turut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, serta para pemangku kepentingan lainnya dari pemerintah dan sektor swasta.
Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak terkait, diharapkan industri kelapa sawit di Kalimantan Tengah dapat terus berkembang secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.
