DKPP Menegaskan Pentingnya Etika Demokrasi dalam Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari melanggar etika karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan membiarkan Gibran mengikuti tahapan pencalonan. Hal ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, termasuk dari calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo.

Ganjar mengaku terkejut dengan putusan ini dan menyatakan bahwa putusan ini seharusnya dapat dijadikan pembelajaran untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Menurut Ganjar, tidak boleh ada yang bisa mengangkangi demokrasi. Kemudian, ia menekankan pentingnya untuk menjaga etika dalam Indonesia yang demokratis ini.

"Saya juga membaca terkejut juga, kita melihat DKPP menyampaikan bahwa dia melanggar etika," kata Ganjar kepada wartawan seusai berdialog dengan puluhan pemulung di wilayah Kota Bekasi, Senin, 5 Februari 2024.

Bukan hanya Ganjar, tetapi juga banyak pihak lain yang menanggapi putusan ini. Beberapa ilmuwan, tokoh agama, tokoh masyarakat civil society menyatakan keprihatinannya terkait pelanggaran etika tersebut. Sebab, tindakan yang dilakukan oleh Hasyim dan anggota KPU lainnya dinilai tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam situasi seperti ini, DKPP menjelaskan bahwa etika demokrasi menjadi sangat penting dalam pemilu. Tidak hanya mengikuti aturan dan prosedur, tetapi juga menjaga integritas dan konsistensi dalam tindakan. Pelanggaran etika dapat berdampak pada kepercayaan rakyat terhadap pemilu dan merusak legitimitas proses demokrasi itu sendiri.

Bagaimanapun juga, pemilu merupakan sebuah proses yang kompleks dan berjalan dalam konteks politik yang dinamis. Oleh karena itu, penting bagi para penyelenggara pemilu untuk memiliki integritas dan komitmen yang tinggi pada prinsip demokrasi. Dengan demikian, etika dapat dijaga dan pemilu dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks ini, peran DKPP sebagai lembaga pengawas dan pengadil pemilu menjadi sangat penting. DKPP memastikan bahwa para penyelenggara pemilu juga bertindak sesuai dengan etika dan profesionalisme. Putusan ini seharusnya menjadi jaminan bagi rakyat bahwa pemilu di Indonesia berjalan dalam suasana yang adil dan transparan.