DPRD Katingan Dorong Peningkatan Pelayanan di RSUD Mas Amsyar Kasongan

Dewan menyoroti beberapa keluhan dari masyarakat terkait pelayanan di RSUD Mas Amsyar Kasongan seperti pasien harus beli di Apotek umum

DPRD Katingan Dorong Peningkatan Pelayanan di RSUD Mas Amsyar Kasongan

KASONGAN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan berharap agar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mas Amsyar Kasongan terus ditingkatkan, meskipun sudah cukup baik saat ini. Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Katingan, Nanang Suriansyah, menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh pasien, tanpa memandang status atau penggunaan kartu BPJS.

"Pelayanan di RSUD harus adil, baik bagi yang menggunakan kartu BPJS maupun yang tidak. Pasien yang memiliki kartu BPJS juga membayar, bahkan sebelum mereka sakit. Pelayanan yang sama juga harus diberikan, tidak membedakan antara masyarakat umum dan pejabat," ujar Nanang pada Selasa, 3 September 2024.

Nanang juga menyoroti beberapa keluhan dari masyarakat terkait pelayanan di RSUD Mas Amsyar. Beberapa pasien harus membeli obat di apotek umum karena stok obat di apotek RSUD habis. Selain itu, ada keluhan terkait lambatnya pelayanan dan kebersihan di beberapa ruangan.

"Beberapa pasien mengeluhkan lambatnya pelayanan, serta kondisi kebersihan di beberapa ruangan yang kurang terjaga. Hal ini tidak boleh diabaikan, terutama karena pasien datang untuk mendapatkan perawatan, bukan justru terganggu oleh hal-hal tersebut," tambahnya.

Nanang meminta Direktur RSUD Mas Amsyar untuk mengevaluasi kinerja seluruh staf di rumah sakit tersebut, mengingat pentingnya menjaga kebersihan dan memastikan ketersediaan obat-obatan di apotek rumah sakit. Ia menekankan bahwa tidak ada alasan untuk kehabisan stok obat, mengingat RSUD sudah menggunakan manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan obat-obatan.

"Manajemen RSUD Mas Amsyar seharusnya tidak mengalami kendala dalam penyediaan obat-obatan karena sistem BLUD sudah diterapkan, yang memungkinkan pengelolaan keuangan lebih fleksibel dibandingkan dengan menunggu hasil pembahasan anggaran APBD," pungkasnya.

Ikuti Nusapaper.com di Google News untuk mendapatkan berita terbaru.