Fraksi Gerindra Apresiasi WTP Laporan Keuangan Katingan 2023, Minta Pemkab Benah Catatan BPK
Beberapa catatan penting dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemkab Katingan, terutama terkait penggunaan belanja dan kepatuhan terhadap peruntukan anggaran.
KASONGAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan menggelar rapat paripurna kelima masa persidangan III pada Rabu (26/6/2024). Agenda paripurna adalah mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan tahun 2023.
Fraksi Amanat Indonesia Raya (Gerindra), melalui juru bicaranya Budi Hermanto, menyampaikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan tahun 2023.
Namun, Budi juga mengingatkan beberapa catatan penting dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemkab Katingan, terutama terkait penggunaan belanja dan kepatuhan terhadap peruntukan anggaran.
"Kami berharap catatan tersebut segera ditindaklanjuti agar tidak terulang di tahun mendatang," kata Budi. Ia juga berharap adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi Gerindra menyatakan setuju agar Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2023 dibahas lebih lanjut.(*)
