Fraksi Golkar DPRD Katingan Soroti Sejumlah Isu dalam Pembahasan APBD 2023
Kondisi pelayanan dan pengelolaan PDAM Kabupaten Katingan memprihatinkan
KASONGAN - Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Katingan menyampaikan sejumlah saran kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Katingan terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III tahun sidang 2024. Agenda paripurna ini membahas pemandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023, dan Peraturan Bupati (Perbub) Katingan tentang penjabaran pelaksanaan APBD tahun 2023.
Melalui juru bicaranya, Nanang Suriansyah, Fraksi Golkar mempertanyakan penggunaan anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Katingan. Nanang menyoroti kondisi ruas jalan dari Kasongan hingga Desa Tumbang Kaman yang rusak parah, serta kerusakan jalan di daerah lainnya.
Fraksi Golkar juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi pelayanan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Katingan. Mereka menilai bahwa kualitas air minum yang disalurkan kepada masyarakat masih jauh dari standar kesehatan.
Fraksi Golkar mendesak Pemda Katingan untuk lebih serius dan fokus dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Katingan. Mereka juga meminta agar pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) yang terbengkalai segera diselesaikan. Selain itu, Fraksi Golkar menekankan pentingnya pendataan dan pendaftaran objek pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Katingan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Menurut pandangan kami pengelolaan PDAM yang disalurkan kepada masyarakat untuk saat ini masih jauh dari apa yang dikatakan penyediaan air minum yang layak dan memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi oleh masyarakat,”Tuturnya, Selasa(23/7/2024)
Terakhir, Fraksi Golkar meminta Pemda Katingan untuk segera menyelesaikan dan menindaklanjuti catatan-catatan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah di tahun anggaran sebelumnya. Mereka juga meminta laporan perkembangan tindak lanjut dari catatan tersebut kepada DPRD.
Fraksi Golkar DPRD Katingan menunjukkan kepedulian mereka terhadap berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Katingan, termasuk infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, dan peningkatan pendapatan daerah. Mereka berharap Pemda Katingan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang diangkat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.(*)
