Fraksi Golkar Pertanyakan Terkait Pengoptimalan Belanja APBD Bagi Masyarakat
Fraksi Golkar mempertanyakan dampak belanja barang dan jasa APBD terhadap masyarakat.
KASONGAN - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan tahun 2023 untuk dibahas lebih lanjut.
Namun, melalui juru bicaranya Dahlia, fraksi Golkar mempertanyakan dampak belanja barang dan jasa APBD terhadap masyarakat.
"Kami perlu penjelasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Katingan tentang upaya mengoptimalkan belanja barang dan jasa agar berdampak langsung kepada masyarakat," ujar Dahlia dalam rapat paripurna DPRD Katingan pada Rabu (26/6/2024).
Dahlia menjelaskan bahwa Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan Pemda Katingan.
Ia berharap Pemda Katingan memperhatikan pertanyaan, tanggapan, saran, dan pendapat dari fraksi Golkar dalam pembahasan lebih lanjut agar Raperda tersebut menjadi lebih sempurna.
