Fraksi PKB DPRD Katingan Apresiasi Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023, Dorong Perbaikan Kinerja Pemerintah

Fraksi PKB mengingatkan agar semua kritik dan saran, apresiasi dan pujian hendaknya disikapi secara positif dan berorientasi ke masa depan.

Fraksi PKB DPRD Katingan Apresiasi Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023, Dorong Perbaikan Kinerja Pemerintah
Sugianto

KASONGAN - Fraksi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Katingan, melalui Juru Bicaranya Sugianto, SH, menyatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban APBD merupakan pertanggungjawaban Penjabat Bupati dalam melaksanakan amanah APBD selama kurun waktu satu tahun fiskal.

"Semua yang tertuang di dalamnya, bukanlah sesuatu yang bisa dikompromikan," ucap Sugianto saat menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Pidato Penjabat Bupati Katingan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, pada Rapat Paripurna DPRD, baru-baru ini.

Fraksi PKB mengingatkan agar semua kritik dan saran, apresiasi dan pujian hendaknya disikapi secara positif dan berorientasi ke masa depan.

"Kami menyadari dalam Tahun 2023, banyak agenda yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, baik dari eksekutif maupun unsur legislatif," tutur Sugianto. "Namun sebagai wujud fungsi pengawasan, Insha Allah kami berusaha searif mungkin, sebijaksana dan seadil mungkin dalam menilai serta menyikapi Laporan Pertanggungjawaban APBD."

Fraksi PKB juga menyatakan bahwa setiap kemajuan dan peningkatan kinerja sudah seharusnya diberikan apresiasi. Demikian juga sebaliknya, bila terdapat kekurangan yang perlu diungkap, maka hendaknya disikapi pula oleh Penjabat Bupati beserta jajarannya dengan arif, bijaksana dan lapang dada

"Setelah mencermati Pidato Penjabat Bupati Katingan yang menyampaikan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Katingan menyatakan dapat menerima untuk dibawa ke dalam rapat pembahasan selanjutnya, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Katingan," katanya.(*) 

Ikuti Nusapaper.com di Google News untuk mendapatkan berita terbaru.