Fraksi PKB Katingan Kritik Lambatnya Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran
Kritik Fraksi PKB ini menunjukkan bahwa mereka menilai Pemda Katingan perlu memberikan perhatian khusus pada permasalahan kemiskinan dan pengangguran
KASONGAN-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Katingan, melalui juru bicara H. Hanafi, menyampaikan kritik terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Katingan dalam rapat paripurna masa persidangan III. Kritik tersebut dilayangkan saat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 dan Peraturan Bupati (Perbub) Katingan tentang penjabaran pelaksanaan APBD tahun 2023.
Fraksi PKB menyoroti pembangunan di Kabupaten Katingan yang memasuki usia ke-22 tahun. Meskipun mengakui adanya kemajuan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur, Fraksi PKB menilai bahwa Pemda Katingan belum mampu menangani permasalahan kemiskinan dan pengangguran secara efektif.
"Tanggal 20 Juli kemarin kita telah merayakan bersama-sama Hari Ulang Tahun (HUT) Katingan yang ke-22 tahun. Dari segi usia, Kabupaten kita ini sudah beranjak dewasa, beberapa hal juga sudah ada kemajuan," ujar H. Hanafi.
"Namun, tingkat kemiskinan di Kabupaten Katingan masih cukup banyak, tingkat pengangguran juga cukup tinggi dan masih belum tuntas, bahkan permasalahan tersebut terkesan berjalan di tempat," tambahnya.
Kritik Fraksi PKB ini menunjukkan bahwa mereka menilai Pemda Katingan perlu memberikan perhatian khusus pada permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Katingan dan mendorong pembangunan yang lebih merata.(*)
