Jelang Pembentukan AKD, DPRD Katingan Siap Jalankan Tiga Pilar Utama Fungsi Legislatif
Rencana penetapan AKD akan dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua Sementara
KASONGAN – Setelah pelantikan 25 anggota DPRD Kabupaten Katingan, proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tengah menjadi fokus utama guna mengoptimalkan kinerja wakil rakyat.
Membangun Fondasi Kelembagaan
Dalam keterangan persnya, Kamis (4/7/2024), salah seorang pimpinan DPRD Katingan, Yudea, menjelaskan bahwa pembentukan AKD merupakan syarat mutlak untuk menjalankan fungsi-fungsi legislatif secara maksimal.
"Jika AKD belum terbentuk, kami tidak bisa sepenuhnya menjalankan trifungsi DPRD," tegasnya.
Tiga Pilar Utama Fungsi Legislatif
Yudea merinci tiga fungsi utama yang akan dijalankan:
1. Fungsi Budgeting (Penganggaran)
- Mengatur alokasi anggaran daerah
- Memastikan efektivitas penggunaan dana publik
2. Fungsi Legislasi
- Membuat dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda)
- Bekerjasama dengan pihak eksekutif
3. Fungsi Pengawasan
- Mengawasi kinerja eksekutif
- Memantau pekerjaan pembangunan fisik
- Mengontrol penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Roadmap Pembentukan AKD
Yudea memperkirakan proses pembahasan AKD akan memakan waktu sekitar satu bulan. Ia optimistis pada September 2024, beberapa AKD sudah dapat ditetapkan.
Rencana penetapan AKD akan dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua Sementara. Struktur pimpinan definitif akan terdiri dari tiga orang: Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II.
Komitmen Profesionalisme
Langkah ini menunjukkan keseriusan DPRD Katingan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat sebaik-baiknya," pungkas Yudea.
