Membangun Sinergi Antar Lembaga: Koordinasi Netralitas ASN pada Pilkada
Memastikan integritas dan keadilan pada setiap pelaksanaan pemilihan umum menjadi tugas berat bagi Bawaslu dalam memastikan Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Gumas) berjalan sesuai aturan.
Kuala Kurun - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang memegang peran penting dalam memastikan integritas dan keadilan pada setiap pelaksanaan pemilihan umum. Hal tersebut tentu menjadi tugas berat bagi Bawaslu dalam memastikan Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Gumas) yang akan digelar pada tahun 2024 berjalan sesuai aturan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Gumas, Yepta H Jinal beserta dua komisioner Sukjani dan Agus Praptomo Cahyo melakukan kunjungan silaturahmi dengan Penjabat (Pj) Bupati Gumas Herson B. Aden. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun sinergi antara Bawaslu dengan pemerintah kabupaten dalam mewujudkan Pilkada yang bermartabat.
"Kunjungan ini dalam rangka menjalin silaturahmi dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten (pemkab)," ucap Ketua Bawaslu Kabupaten Gumas Yepta H Jinal, Rabu (12/6).
Yepta menambahkan salah satu hal yang dibahas adalah terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terlibat dalam politik praktis. Kehadiran ASN dalam dukungan terhadap salah satu pasangan calon atau pun membela kepentingan pihak tertentu dapat mengancam kejujuran dan keterbukaan dalam pelaksanaan Pilkada. Hal tersebut akan menyulitkan tugas Bawaslu untuk memantau kecurangan dan pelanggaran.
Karena itu, Bawaslu bersama Pemkab Gumas sepakat untuk bersinergi dalam menjaga netralitas ASN, termasuk di media sosial (medsos). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
"Kami akan bekerjasama dengan pemkab untuk bersinergi, sehingga seluruh ASN tetap menjaga netralitas, termasuk di media sosial (medsos)," tuturnya.
Sementara itu, Pj Bupati Gumas Herson B. Aden menyambut baik kunjungan silaturahmi dari jajaran Bawaslu. Kehadiran Bawaslu diharapkan dapat mempererat sinergitas dan kolaborasi dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Gumas. Kerjasama antara lembaga pemerintah dan lembaga pengawas diperlukan untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan lancar dan baik.
"Kita berharap pelaksanaan Pilkada di Gumas akan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Terwujudnya Pilkada yang bermartabat dan jujur merupakan tuntutan dari prinsip demokrasi," ujar Herson.
Herson mengharapkan Bawaslu dan Pemkab Gumas dapat memastikan setiap peserta Pilkada menjunjung tinggi prinsip keadilan dan integritas untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. (Ar)
