PDIP Bantah Intervensi Kampus untuk Mengkritik Presiden Jokowi
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah tudingan tersebut. Menurutnya, tidak ada kampus yang bisa diintervensi dalam hal apa pun.
Belakangan ini, terdapat tudingan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ikut campur dalam seruan para akademisi dan kampus yang mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah tudingan tersebut. Menurutnya, tidak ada kampus yang bisa diintervensi dalam hal apa pun.
“Seruan para akademisi dan kampus merupakan gerakan kebenaran. Mereka memiliki keyakinan tersendiri dalam menyikapi persoalan bangsa,” tegas Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, pada Senin, 5 Januari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.
Hasto mengklaim bahwa PDIP tak memiliki kepentingan dalam melakukan mobilisasi kampus-kampus tersebut. Menurutnya, hal ini akan sama saja dengan mengerdilkan otoritas di perguruan tinggi yang merupakan lembaga yang begitu independen.
Seruan para akademisi dan kampus terkait kondisi demokrasi di Indonesia semakin populer dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada bahkan telah menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni, dan aktivis BEM KM UGM, di Balairung Gedung Pusat UGM, pada tanggal 31 Januari 2024.
Namun, tudingan bahwa seruan para akademisi dan kampus dikendalikan oleh partai politik tertentu masih sering terdengar di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa masih ada kekhawatiran terhadap terjadinya intervensi atau manipulasi terhadap kebebasan akademisi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moralitas dalam melakukan tindakan politik. Hanya dengan cara ini, kebebasan dan demokrasi dapat dijaga dengan baik di Indonesia.
