Pemkab Barito Utara Tingkatkan Akses Internet di Desa-Desa Blankspot

Muara Teweh - Jaringan digitalisasi pemerintahan yang menjadi bagian dari visi transformasi Presiden Joko Widodo kini merambah ke desa-desa yang termasuk dalam kategori blankspot atau memiliki sinyal lemah di Kabupaten Barito Utara. 

"Wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Barito Utara, menghadapi tantangan khusus dalam pengentasan desa blankspot, terutama terkait topografi pegunungan dan jumlah penduduk yang rendah," ujar Pj. Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, Minggu (7/1).

Ia menambahkan, topografi yang berbukit dan pegunungan memerlukan penambahan jumlah tower dan peningkatan kualitas basic transceiver station (BTS), yang secara langsung meningkatkan biaya operasional. 

Di sisi lain, kepadatan penduduk yang rendah di desa-desa mempengaruhi perhitungan bisnis provider dalam menempatkan tower. Kedua kendala ini menjadi tantangan besar dalam percepatan distribusi layanan internet di Barito Utara.

Muhlis menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten telah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan internet di desa-desa blankspot sejak masa kepemimpinan H. Nadalsyah dan Sugianto Panala Putera hingga tahun 2023, dan akan dilanjutkan pada anggaran tahun 2024. Hingga saat ini, program ini telah berhasil meng-cover 25 dari 65 desa yang termasuk kategori blankspot.

“Melalui Dinas Kominfosandi dan kerjasama dengan salah satu provider, kita telah menyalurkan internet sekitar 40% dari target 100% untuk tahun-tahun mendatang. Ini bertujuan agar pemerintahan desa mendapatkan akses yang setara terhadap internet, terutama untuk aplikasi-aplikasi pemerintahan yang kini hampir seluruhnya berbasis digital,” ungkap Drs. Muhlis.

Muhlis menegaskan bahwa akses internet adalah hak setiap warga, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari ibu kota kabupaten.