Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Tengah: Tantangan dan Solusi
Salah satu upaya TPPS adalah dengan mengawal hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan berharap terjadi penurunan prevalensi stunting dalam survei tersebut pada tahun 2023.
Palangka Raya - Prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Tengah masih menempati peringkat ke-11 provinsi dengan angka prevalensi sebesar 26,9% pada tahun 2022, meskipun mengalami penurunan sebesar 0,5% dari tahun sebelumnya.
Disampaikan oleh Kepala Bappedalitbang Kalteng Leonard A. Ampung selaku Wakil Ketua 2 Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) KaltengTim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Tengah bertekad untuk mengurangi angka stunting pada masa yang akan datang.
“Salah satu upaya TPPS adalah dengan mengawal hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan berharap terjadi penurunan prevalensi stunting dalam survei tersebut pada tahun 2023,” ujar Leonard, Rabu (22/11).
Selain itu, TPPS Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan analisis pelaporan capaian indikator Rencana Aksi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam percepatan penurunan stunting. Hasil analisis menunjukkan bahwa capaian indikator PPS semester I yang dilaporkan baik oleh provinsi maupun kabupaten/kota masih banyak yang di bawah 50%, yaitu 46 indikator dari total 104 indikator.
“Untuk memaksimalkan capaian target percepatan penurunan stunting, semua perangkat daerah/instansi/lintas sektor yang tergabung di TPPS diminta untuk berkomitmen mencermati indikator Rencana Aksi Daerah PPS yang menjadi tanggung jawabnya dan memberikan dukungan anggaran serta mengimplementasikan indikator tersebut dalam bentuk program kerja dan kegiatan pada masing-masing organisasi kerja,” ungkapnya.
Senada, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Jeanny Yola Winokan mengungkapkan beberapa program terkait dengan percepatan penurunan stunting di Kalimantan Tengah antara lain pendataan keluarga berisiko stunting, lima tematik stunting yang mendapat dukungan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan berbagai kegiatan lain yang terintegrasi dengan program di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa prioritas untuk percepatan penurunan stunting di daerah ini harus menjadi perhatian bersama, dan masing-masing pihak harus mengawal minimal lima kegiatan prioritas, seperti penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon PUS, surveilans keluarga berisiko stunting, dan Audit Kasus Stunting,” ungkap Jeanny.
Meskipun pencapaian target percepatan penurunan stunting masih menjadi tantangan, TPPS Provinsi Kalimantan Tengah yakin bahwa dengan dukungan pemerintah daerah dan kesadaran semua pihak, pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kalimantan Tengah dengan target 15,38% pada tahun 2024 dapat tercapai. Kerja sama dan sinergi antarstakeholder menjadi kunci utama dalam sebuah upaya memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Tengah bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai secara bersama-sama.
