Pj Bupati dan Ketua DPRD Barito Utara Hadiri Penyampaian LHP dan LKPP
Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis, menilai kegiatan ini sebagai kesempatan penting untuk menyelaraskan persepsi dan praktik dalam pelaksanaan anggaran.
Muara Teweh - Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis, dan Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj Mery Rukaini, menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Semester II tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senin (8/7).
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta berbagai Menteri dari Kabinet Indonesia Maju seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Ketua MPR Bambang Soesatyo menambah pentingnya acara tersebut. Gubernur, Pj Gubernur, dan Bupati/Walikota dari seluruh Indonesia juga turut hadir dalam acara ini.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya penggunaan anggaran APBD secara efisien dan efektif.
“APBD adalah uang rakyat. Oleh karena itu, setiap Kepala Daerah harus memastikan bahwa anggaran ini digunakan untuk program-program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Presiden.
Presiden juga menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai langkah strategis untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. "Untuk mewujudkan visi besar kita, pondasi keuangan negara harus diperkuat melalui pengelolaan yang terbuka dan akuntabel," tambahnya.
Usai acara, Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis, menilai kegiatan ini sebagai kesempatan penting untuk menyelaraskan persepsi dan praktik dalam pelaksanaan anggaran.
“Kehadiran kami disini adalah bentuk komitmen kami untuk terus melaksanakan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti penyaluran bantuan sosial dan jaminan sosial,” kata Muhlis.
Muhlis juga mengungkapkan kebanggaan atas pencapaian Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selama 10 tahun berturut-turut. “Prestasi ini tentu memotivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang,” tambahnya.
