Rakornas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum 2025 Digelar di Mamuju, Sulawesi Barat
Rakornas ini adalah sebagai platform komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Mamuju – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 di Hotel Maleo, Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, serta berbagai pejabat terkait dari pemerintah pusat dan daerah.
Plh. Sesditjen Polpum Kemendagri, Ispahan Setiadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan utama Rakornas ini adalah sebagai platform komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan implementasi indikator kinerja dalam pelaksanaan program bidang politik dan pemerintahan umum, yang mendukung visi Indonesia 2045," ungkap Ispahan, baru-baru ini.
Sementara itu, Dirjen Polpum Kemendagri yang juga menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Sulawesi Barat untuk menjadi tuan rumah Rakornas.
"Kami merasa terhormat dengan pelaksanaan kegiatan ini di Mamuju. Selain menjadi ajang koordinasi, kegiatan ini juga memperkenalkan Sulawesi Barat secara nasional," kata Bahtiar.
Ia juga memaparkan berbagai program pembangunan strategis di Sulawesi Barat, yang di antaranya mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang membuka acara secara resmi, menekankan pentingnya membangun birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan solid, dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Bima juga menyampaikan pentingnya kerja sama antara pusat dan daerah serta stabilitas politik sebagai kunci keberhasilan.
Bima Arya juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Ia menegaskan perlunya koordinasi matang untuk menjaga stabilitas politik dan sosial, serta pentingnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di tengah dinamika sosial-politik yang meningkat.
"Menjaga kerukunan adalah kunci utama untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar," ujar Bima.
Selain itu, Bima memberikan apresiasi terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang terus berfokus pada penanganan konflik sosial di daerah. Ia mendorong Kesbangpol untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi konflik dan meningkatkan upaya mediasi guna menciptakan suasana kondusif menjelang Pemilu dan Pilkada. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diharapkan menjadi jawaban atas tantangan besar ini, serta kunci untuk menjaga Indonesia tetap harmonis dan solid.
