Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2024: Capaian Inflasi Terendah dan Fokus Ketahanan Pangan

Tito Karnavian menekankan bahwa meski inflasi sudah menunjukkan tren penurunan yang positif, upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2024: Capaian Inflasi Terendah dan Fokus Ketahanan Pangan
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 serta Pembahasan Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dihadiri Pemprov Kalteng secara virtual.

Jakarta – Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 kembali digelar, dengan membahas berbagai strategi untuk mempertahankan dan memperkuat pengendalian inflasi serta mempercepat pencapaian swasembada pangan. 

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan capaian terbaik dalam penurunan tingkat inflasi yang berhasil diraih di sejumlah provinsi, termasuk Kalimantan Tengah. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo, yang memuji langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Tito Karnavian menekankan bahwa meski inflasi sudah menunjukkan tren penurunan yang positif, upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat. 

"Inflasi yang terkendali akan menjadi pondasi yang kokoh bagi perekonomian nasional," ujar Tito, Senin (16/12).

Selain pengendalian inflasi, rapat koordinasi ini juga membahas kebijakan ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintah hingga Tahun Anggaran (TA) 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa kebijakan ketahanan pangan akan difokuskan pada intensifikasi lahan pertanian dan pemantapan rantai distribusi hasil pertanian. 

"Mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto, dan Menteri Pertahanan program-program tersebut akan menjadi motor penggerak untuk sektor pertanian yang lebih maju," jelas Zulkifli.

Pemerintah juga mendorong percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh provinsi. Mendagri dan Menteri Agraria serta Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan wilayah dan administrasi kewilayahan. 

"Dengan 34 provinsi yang sudah berhasil menyusun RTRW provinsi, langkah-langkah ini menjadi penopang utama untuk merencanakan tata ruang yang lebih terstruktur," ungkap Nusron Wahid.

Rakor ini memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Baik dalam hal pengendalian inflasi, ketahanan pangan, maupun perencanaan tata ruang, setiap kebijakan yang diambil diharapkan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan perekonomian dan kedaulatan pangan negara.

Ikuti Nusapaper.com di Google News untuk mendapatkan berita terbaru.