Rudi Hartono: Dalam hal perencanaan dan penganggaran, Pemkab dan DPRD harus sejalan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III mendorong kerjasama yang solid antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Katingan dalam perencanaan dan penganggaran untuk mencegah korupsi.
KASONGAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III mendorong sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Katingan dalam perencanaan dan penganggaran untuk mencegah korupsi.
Kepala Satgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK-RI, Irawati, menekankan pentingnya keselarasan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran," ujar Irawati.
Ia menambahkan bahwa sinergi tersebut dapat meminimalkan potensi korupsi. "Harapan kami, dengan adanya kesamaan visi dan langkah, kita dapat mencegah terjadinya korupsi," tegasnya.
Irawati meyakini bahwa dengan adanya kebersamaan antara legislatif dan eksekutif, perencanaan akan lebih jelas, alokasi anggaran lebih tepat sasaran, dan efisiensi anggaran tercapai.
"Apapun yang direncanakan dan dianggarkan akan lebih terarah, dan pembangunan daerah pun akan lebih maju," pungkasnya.
Anggota DPRD Katingan, Rudi Hartono, menyambut baik ajakan KPK tersebut. Ia menilai sinergi antara Pemkab dan DPRD sangat penting untuk meningkatkan administrasi dan keuangan daerah.
"Apa yang disampaikan oleh Ibu Irawati benar. Dalam hal perencanaan dan penganggaran, Pemkab dan DPRD harus sejalan," ungkap Rudi.
Rudi berharap agar Pemkab Katingan dan DPRD Katingan dapat terus bekerja sama untuk mencegah korupsi dan memastikan kemajuan serta pembangunan yang merata di Bumi Penyang Hinje Simpei.
