Wagub Ingatkan Identifikasi Hambatan Realisasi Anggaran
Palangka Raya - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo yang mewakili Gubernur meminta Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah agar meningkatkan realisasi keuangan dan fisik untuk triwulan selanjutnya. Sehingga dapat mendukung pencapaian yang telah ditetapkan setiap triwulan pelaksanaan anggaran.
“Menjadi harapan bersama, melalui Rapat TEPRA Triwulan II ini, berbagai kendala yang menghambat realisasi anggaran pada tahun 2023 dapat diidentifikasi, untuk kemudian dirumuskan solusinya bersama,” kata Wagub dalam sambutan yang dibacakannya di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalteng pada Rabu (12/7/2023).
Wagub mengingatkan agar permasalahan-permasalahan yang sama tidak terulang kembali pada triwulan berikutnya, sehingga realisasi pembangunan semakin meningkat, sesuai dengan target yang telah direncanakan. Dia juga berharap semua pekerjaan sesuai dengan tahapan. Apalagi menyangkut perputaran uang. Evaluasi TEPRA menurutnya akan menjadi monitoring pusat.
“Saya kira bekerja dalam sebuah tim bekerja yang kompak bukan superman atau superwomen tapi supertim. Kalau dilibatkan akan tercapai dengan baik,” harapnya.
Wagub menuturkan perangkat daerah di provinsi atau pun di kabupaten/kota untuk memetakan dan mempolakan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang ada.
“Ada program dari pusat semua pembiayaan dari pusat, daerah tinggal menetapkan skala pendukung. Ada juga skala prioritas kabupaten/kota, sangat penting untuk kita petakan kita bisa mengukur dan mencari model yang tepat dan cepat,” tuturnya.
Lebih lanjut Wagub mengingatkan terkait inflasi. Dia berharap agar kabupaten/kota untuk memperhatikan terkait laju inflasi. “Membuat inovasi yang sifatnya stimulus,” tandasnya.
Sementara itu, laporan realisasi keuangan yang disampaikan Staf Ahli Gubernur (SAG) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko yang mewakili Sekda Kalteng menjelaskan kendala dan permasalahan penyerapan anggaran pada Triwulan II tahun 2023 yang telah disampaikan para stakeholders, yaitu ada beberapa Perangkat Daerah yang terkendala dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juni 2023 karena masih dalam proses administrasi.
“Adanya dana bantuan sosial yang belum dijalankan disebabkan SK yang belum disetujui rencananya pada bulan Juli ini akan disalurkan sekitar 20 miliar dan untuk fisiknya juga baru dijalankan pada bulan Juli ini dan saat ini dalam tahap persiapan,” jelasnya.
Realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota masih belum tercapai sesuai target dikarenakan proses Pengadaan Barang/Jasa sedang dalam proses pelimpahan, perencanaan dan pengumuman RUP. “Terdapat kegiatan pada APBD yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni Tahun 2023 sehingga di SPJ-kan di awal bulan Juli 2023,” tambahnya.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi per 30 Juni 2023, realisasi anggaran Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk realisasi APBD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk realisasi keuangan Rp 2,071 Triliun lebih dari total pagu anggaran Rp 6,780 Triliun lebih (termasuk anggaran BTL dari DPRD, PPKD dan KDWKD) atau sebesar 30,55%, sedangkan realisasi fisik 29,15%. Belanja APBD tertinggi dicapai RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi keuangan Rp 114,988 Miliar lebih (63,88%) dan Fisik 65,00%; Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi keuangan Rp 666,419 Miliar lebih (58,67%), dan fisik 58,67%; serta di urutan ketiga adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi keuangan Rp 46,870 Miliar lebih (40,78%) dan realisasi fisik sebesar 40,78%.
Belanja APBD terendah adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi keuangan Rp 7,995 Miliar lebih (3,81%), dan realisasi Fisik 3,81 %; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah realisasi keuangan Rp 15,448 Miliar lebih (9,12%), dan realisasi fisik 14,00 %; dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi keuangan Rp 10,788 Miliar lebih (9,37%), dan realisasi Fisik 10,00%. Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, realisasi keuangan Rp 6,590 Triliun lebih dari total pagu anggaran Rp 20,252 Triliun lebih atau sebesar 32,54%, sedangkan realisasi fisik sebesar 38,99%.
Belanja APBD tertinggi dicapai Kabupaten Sukamara, realisasi keuangan Rp_275,612 Miliar lebih (39,09%) dan fisik 43,57%, Kabupaten Kotawaringin Timur realisasi keuangan Rp 822,885 Miliar lebih (39,06%), dan fisik 40,82% dan Kabupaten Kotawaringin Barat realisasi keuangan Rp.529,584 Miliar lebih (34,85%), dan fisik 37,92%.
Belanja APBD terendah adalah Kabupaten Kapuas yaitu realisasi keuangan sebesar Rp 620,132 Miliar lebih (28,92%) dan fisik 40,46%, kedua adalah Kabupaten Katingan yaitu realisasi keuangan sebesar Rp 455,021 Miliar lebih (29,63%) dan fisik 36,50% dan ketiga Kabupaten Murung Raya yaitu realisasi keuangan sebesar Rp 577,357 Miliar lebih (29,77%) dan fisik 41,98%.
Sedangkan penerimaan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 8,397 Triliun lebih dari target Rp 19,486 Triliun lebih atau sebesar 43,10%. Penerimaan Pendapatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp 3,714 Triliun lebih dari target sebesar Rp 6,164 Triliun lebih atau sebesar 60,26%.
Data realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam 3 bulan terakhir pada Bulan April 2023 realisasi keuangan sebesar 13,96%, Bulan Mei 2023 realisasi keuangan sebesar 23,40 %, dan Bulan Juni 2023 realisasi keuangan sebesar 30,55%.
